Anggaran Program Pemerataan Akses Listrik Diperkuat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat program ketenagalistrikan yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya metlalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hal ini menjadi salah satu fokus dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/06/2026).

 

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan energi dirasakan hingga desa dan dusun yang belum menikmati listrik. Ie menegaskan, anggaran Kementerian ESDM diarahkan untuk memperbesar porsi program strategis yang berdampak langsung kepada rakyat. Dalam pagu indikatif tahun 2027, Kementerian ESDM memperoleh alokasi sebesar Rp27,73 triliun, dengan porsi terbesar diarahkan untuk program strategis infrastruktur.

 

“Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil.

 

Untuk subsektor ketenagalistrikan, alokasi anggaran menjadi salah satu yang terbesar, yakni sekitar Rp10,46 triliun. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur listrik desa dan BPBL. Program infrastruktur listrik desa dialokasikan sekitar Rp9,75 triliun, sementara program BPBL mendapat alokasi sekitar Rp520 miliar.

 

Bahlil menegaskan, penguatan anggaran tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan DPR, terutama terkait kebutuhan listrik desa, pemasangan listrik gratis, serta pemerataan akses energi. Menurutnya, masih terdapat desa, dusun, hingga wilayah kepulauan yang belum memperoleh akses listrik memadai, khususnya di kawasan timur Indonesia.

 

“Khusus untuk listrik desa, masih ada desa-desa dan dusun-dusun yang belum ada listrik. Ini akan kita dorong dan kita bangun,” ujar Bahlil. 

 

Program Lisdes dan BPBL menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat. Melalui Lisdes, pemerintah membangun infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah yang belum terjangkau listrik. Sementara melalui BPBL, pemerintah membantu rumah tangga tidak mampu agar dapat menikmati sambungan listrik secara legal dan aman.

 

Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden menargetkan wilayah desa dan dusun yang belum berlistrik dapat diselesaikan pada periode 2029–2030. Karena itu, dukungan anggaran, sinkronisasi program, dan kerja sama dengan DPR serta pemerintah daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

 

“Insyaallah, dengan dukungan Bapak/Ibu Anggota Komisi XII, kita selesaikan agar masyarakat juga merasakan bagian dari pembangunan Republik Indonesia,” pungkas Bahlil.(AT)