Ditjen Ketenagalistrikan Perkuat Aspek Keselamatan Infrastruktur Kendaraan Listrik

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong penguatan aspek keselamatan dalam pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Eri Nurcahyanto menegaskan bahwa percepatan pengembangan ekosistem KBLBB juga harus diiringi dengan pemenuhan aspek keselamatan.

Hal tersebut disampaikan Eri dalam sambutannya pada Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Penyempurnaan Aspek Keselamatan Infrastruktur KBLBB, Kamis, (12/3/2026) di Jakarta.

Menurut Eri, hasil monitoring menunjukkan adanya beberapa kejadian yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik maupun infrastrukturnya. Beberapa di antaranya adalah kejadian kebakaran saat pengisian daya di rumah, kendaraan listrik yang terbakar dalam kondisi tidak digunakan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan penggunaan kendaraan listrik saat terjadi banjir atau hujan lebat.

"Bapak-Ibu sekalian, ini memang menjadi concern kami di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Gatrik, bagaimana kita bisa menyempurnakan aspek keselamatan pada infrastruktur pendukung ekosistem KBLBB," jelas Eri.

Melalui kegiatan FGD ini, Eri mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga inspeksi dan pengujian, komunitas pengguna, hingga kalangan akademisi untuk memberikan perspektif serta masukan konstruktif dalam memperkuat aspek keselamatan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Ia menambahkan, penyempurnaan dari sisi regulasi, standar teknis, serta edukasi kepada masyarakat terkait penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada infrastruktur KBLBB perlu terus dilakukan.

"Dengan FGD ini kita bisa menyusun rekomendasi awal kebijakan dalam bentuk petunjuk teknis atau standar keamanan guna memperkuat sistem keselamatan dan meningkatkan kenyamanan maayarakat," ujar Eri.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Kedeputian Infrastruktur Ekonomi dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Arianto Kimpraswil, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik secara luas dan merata melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta sektor swasta.

"Kebijakan diarahkan untuk memastikan ketersediaan SPKLU di berbagai wilayah (Rest Area Jalan Tol, Charging Center, Tempat penginapan, Fasilitas umum lainnya) sehingga masyarakat semakin mudah mengakses fasilitas pengisian daya," jelas Arianto.

FGD ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi dan standardisasi, pelaku usaha penyedia infrastruktur SPKLU dan SPBKLU, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), serta asosiasi kendaraan listrik. (RO)