Ditjen Ketenagalistrikan Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Percepat Program Listrik Perdesaan
Ringkasan Berita
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa Berkelanjutan yang diselenggarakan PT PLN (Persero) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa Berkelanjutan yang diselenggarakan PT PLN (Persero) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam sambutan kuncinya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Perdesaan memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi antara regulator, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), aparat pengawas, aparat penegak hukum, akademisi, hingga pelaku industri untuk menyelaraskan langkah dalam mempercepat Program Listrik Perdesaan.
Tri mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 10.068 lokasi yang belum terlistriki. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.555 lokasi berada di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero), dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan validitas data sebagai dasar pelaksanaan Program Listrik Perdesaan.
"Dari jumlah lokasi yang sampai saat ini telah teridentifikasi ada 10.068 lokasi yang belum terlistriki sampai saat ini. Saya rasa ini perlu nanti bareng-bareng antara PLN, BPS dan juga kita di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk betul-betul memberikan keyakinan terhadap data angka-angka ini," ujar Tri.
Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa pelaksanaan Program Listrik Perdesaan perlu mendapat pengawalan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung, agar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi pengulangan program pada tahun-tahun berikutnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa Program Listrik Perdesaan merupakan amanat Presiden Republik Indonesia yang diterjemahkan oleh Menteri ESDM ke dalam program percepatan elektrifikasi. Menurutnya, PLN siap melaksanakan amanat tersebut melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan akses listrik yang merata bagi masyarakat.
"There is only one direction, which is to keep moving forward. Kita menjalankan amanah ini sebaik-baiknya," ujar Darmawan saat mengajak seluruh jajaran PLN dan mitra kerja untuk menjaga semangat kolaborasi dalam mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat.
Melalui forum ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan memperkuat komitmen dan menyelaraskan langkah dalam mempercepat penyediaan akses listrik yang merata, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut sejalan dengan tekad Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bahwa selama masih terdapat desa, dusun, dan rumah tangga yang belum menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan, maka tugas bersama untuk menghadirkan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia belum selesai. (AS)