ESDM Perkuat Dukungan Pasokan Listrik bagi Kawasan Industri Jawa Barat

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam memastikan kesiapan pasokan dan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri. Kawasan industri merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna dalam Rapat Tindak Lanjut Dukungan Pasokan dan Infrastruktur Ketenagalistrikan Kawasan Industri Wilayah Jawa Barat pada Kamis, (19/06/2026) di Jakarta.

 

Disampaikan Feby, kawasan industri saat ini menjadi pusat pengembangan berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, kendaraan listrik, semikonduktor, hingga pusat data yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar, andal, dan berkelanjutan.

 

"Bagi investor, kepastian pasokan listrik menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Tidak hanya ketersediaan daya saat ini, tetapi juga kepastian penambahan daya di masa depan, keandalan sistem, kecepatan pelayanan, hingga ketersediaan energi hijau," ujar Feby.

 

Berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), terdapat 175 kawasan industri anggota HKI yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lebih dari 220 ribu hektare dan menampung lebih dari 12.400 perusahaan manufaktur. Kondisi tersebut menunjukkan peran strategis kawasan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri nasional.

 

Lebih lanjut ia menerangkan, khusus di Jawa Barat, pemerintah mencatat terdapat 32 kawasan industri anggota HKI yang menjadikan provinsi tersebut sebagai pusat pertumbuhan industri nasional sekaligus salah satu tujuan utama investasi manufaktur di Indonesia. 

 

Kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, hingga Majalengka menjadi lokasi pengembangan berbagai industri strategis yang membutuhkan pasokan listrik berkapasitas besar dengan tingkat keandalan tinggi.

 

Seiring meningkatnya kebutuhan listrik, pemerintah juga memahami adanya tantangan berupa keterbatasan kapasitas gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi di sejumlah wilayah. Selain itu, kebutuhan tambahan daya bagi tenant baru maupun ekspansi tenant eksisting memerlukan kepastian waktu penyediaan agar tidak menghambat realisasi investasi.

 

Selain menjamin keandalan pasokan listrik, pemerintah juga terus mendorong penyediaan energi hijau untuk memenuhi kebutuhan investor global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Berbagai kebijakan terus dikembangkan, antara lain melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), pemanfaatan PLTS Atap, Renewable Energy Certificate (REC), serta peningkatan porsi energi terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan nasional. (RO)