ESDM Perkuat Sistem Pengelolaan Baterai untuk Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat kesiapan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyiapkan kesiapan sistem pengelolaan baterai. 

 

Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan David Silalahi pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Sirkularitas Baterai KBLBB” yang digelar di Bogor, Senin (28/11/2025).

 

“Kendaraan listrik ini berkembang sangat cepat dan memberikan manfaat besar bagi penurunan emisi. Namun kita juga perlu bersiap ketika jumlah baterainya mencapai puluhan ribu atau bahkan jutaan unit dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

 

David menambahkan bahwa kajian akademik yang disusun oleh proyek 

Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vegicles (ENTREV) dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan nasional. 

 

“Kami ingin rekomendasi akademik ini executable, dapat diturunkan menjadi kebijakan nyata lintas kementerian,” katanya.

 

Akademisi Universitas Gadjah Mada Prof. Indra Perdana yang hadir secara daring, menyoroti urgensi penyiapan kebijakan sejak dini untuk menghadapi meningkatnya volume baterai bekas. Menurutnya, Indonesia perlu memastikan kesiapan infrastruktur, teknologi, serta tata kelola lingkungan.

 

“Ke depan akan ada ribuan bahkan jutaan baterai dari kendaraan listrik, termasuk bus listrik. Kita perlu memikirkan dari sekarang bagaimana baterai-baterai besar ini akan dikelola,” jelasnya. 

 

Menurutnya, hasil kajian ini perlu ditantang dan diperkuat dari berbagai sudut pandang, sehingga bisa masuk ke tataran kebijakan pemerintah.

 

Pada kesempatan yang sama, Konsultan Life Cycle Indonesia Dr. Jessica memaparkan urgensi pengelolaan baterai dari perspektif lingkungan, kesehatan, dan risiko keselamatan. Ia menjelaskan bahwa limbah elektronik termasuk baterai lithium dapat membawa risiko serius jika tidak dikelola dengan tepat.

 

“Di beberapa negara, limbah elektronik terbukti menyebarkan logam berat hingga memengaruhi kesehatan bayi. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia,” jelasnya.

 

Jessica menambahkan bahwa meskipun Indonesia memiliki standar teknis, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa teknologi daur ulang baterai EV di Indonesia masih terbatas dan memerlukan regulasi yang lebih kuat. 

 

“Standarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar dijalankan dan diawasi,” tegasnya.

 

FGD ini juga mengangkat praktik terbaik internasional seperti battery passport, logistik balik, sistem pengumpulan baterai, serta model insentif untuk industri daur ulang. Melalui kolaborasi antara Kementerian ESDM, Project ENTREV–UNDP, pemerintah daerah, industri, dan akademisi, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat ekosistem pengelolaan baterai EV di Indonesia. (NH)