Kolaborasi Pemerintah dan Industri Kunci Kemandirian dan Kedaulatan Energi Nasional
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Ringkasan Berita
Kemandirian dan Kedaulatan Energi Nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dan industri perlu berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi target bersama sesuai Asta Cita Kabinet Merah Putih. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berperan strategis sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
Kemandirian dan Kedaulatan Energi Nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah dan industri perlu berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi target bersama sesuai Asta Cita Kabinet Merah Putih. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berperan strategis sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Wanhar saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) X MKI bertema “Meningkatkan Peran Strategis MKI untuk Kemandirian dan Kedaulatan Energi” di Jakarta, Sabtu (14/2).
MKI diharapkan terus menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif dalam memberikan masukan kebijakan berbasis data dan praktik terbaik, mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia subsektor ketenagalistrikan.
"MKI juga diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan transisi energi," ujar Wanhar.
Kemandirian dan kedaulatan energi menurut Wanhar bukan sekadar jargon, tetapi sebagai fondasi utama bagi ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Sektor ketenagalistrikan berada di garda terdepan bagi ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” sambut Wanhar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034
“MKI bukanlah organisasi yang hadir karena seremonial belaka. MKI lahir dari kebutuhan nyata sektor ketenagalistrikan Indonesia.” ujar Suroso.
Ia menambahkan bahwa RUPTL PLN 2025–2034 bukan sekadar dokumen perencanaan korporasi, melainkan instrumen strategis pembangunan nasional.
Sementara itu, Ketua Umum MKI Evy Haryadi menyampaikan bahwa Munas X menjadi momentum peluncuran Buku Putih MKI 2026 berjudul “Kemandirian Tenaga Listrik Nasional Menopang Pencapaian Transisi dan Ketahanan Energi”. Dokumen tersebut memuat rekomendasi kebijakan komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara ambisi transisi energi dan ketahanan sistem kelistrikan nasional.
“Munas ini adalah momentum strategis untuk memperkuat peran MKI, bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi sebagai hub kolaborasi yang menjembatani pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan masyarakat.” ujar Evy.
Buku Putih tersebut menyoroti pentingnya pelaksanaan proyek secara on schedule, on budget, dan on quality, percepatan pembangunan energi baru terbarukan (EBT) yang terintegrasi dengan energy storage system, modernisasi smart grid, hingga pembangunan super grid nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan musyawarah, Munas X MKI diharapkan menjadi tonggak penguatan peran strategis organisasi dalam mewujudkan sistem ketenagalistrikan nasional yang andal, berkelanjutan, dan berdaulat. (JG)