Optimalkan Anggaran, Kementerian ESDM Tingkatkan Target Lokasi Listrik Perdesaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen meningkatkan elektrifikasi masyarakat berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2025 yang pelaksanaannya masih berjalan hingga Maret 2026, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menargetkan 1.516 lokasi listrik desa (Lisdes). Angka ini meningkat dari target sebelumnya 1.285 lokasi melalui optimalisasi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ahmad Amiruddin saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Bandung, Jumat (20/2/2026).

Selain itu, menurut Ahmad, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga dilakukan optimalisasi menjadi sekitar 220 ribu rumah tangga dari target awal 215 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan selesai seluruhnya pada 31 Maret 2026.

Ahmad menambahkan, pada tahun 2026 program elektrifikasi akan tetap dilanjutkan dengan pagu anggaran awal sekitar Rp1 triliun. Selain itu, direncanakan adanya tambahan anggaran (ABT) hingga Rp9,6 triliun yang berpotensi meningkatkan cakupan program Lisdes hingga 2.000 lokasi.

“Sementara untuk BPBL, alokasi awal sekitar 250.000 penerima manfaat berpotensi ditingkatkan hingga 500.000 penerima melalui mekanisme penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Pimpinan Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mendorong program Lisdes dan BPBL berjalan sesuai dengan rencana.

“Secara nasional, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,83% dan rasio desa berlistrik 99,92%. Meski demikian, masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara layak,” ujar Dony.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan keandalan pasokan listrik serta percepatan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. (AT)

Awal Ramadan, Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI Tinjau Kesiapan Pasokan Listrik Jawa Barat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi XII DPR RI memastikan pasokan listrik di provinsi Jawa Barat pada periode Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026. Kunjungan dilakukan di kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Bandung, Jumat (20/2/2026).

Pimpinan Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon menyebut bahwa kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam konteks perubahan cepat sektor kelistrikan dan EBT, baik secara nasional maupun di Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan bauran EBT sebesar 19–21% pada 2030, sementara hingga akhir 2025 capaian masih berada di kisaran 15,75%.

“Secara nasional, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,83% dan rasio desa berlistrik 99,92%. Meski demikian, masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara layak,” ujar Dony.

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Rizal Calvary Marimbo, memastikan bahwa kondisi kelistrikan di Provinsi Jawa Barat dalam keadaan aman dengan cadangan daya yang memadai.

“Total daya mampu pasok sebesar 16,1 GW dengan beban puncak 8,6 GW, sehingga terdapat cadangan daya sekitar 7,1 GW. Dengan kondisi tersebut, pasokan listrik selama masa siaga Ramadhan dan Idul Fitri dipastikan aman dan tercukupi,” jelasnya.

Pada tahun 2025, jumlah pelanggan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat tercatat sebesar 18,14 juta pelanggan dengan total penjualan listrik mencapai 63,7 TWh. Angka tersebut berkontribusi sekitar seperlima dari total penjualan listrik nasional sebesar 306,2 TWh, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu kontributor utama terhadap pendapatan kelistrikan nasional.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan komitmen Kementerian ESDM dalam program-program elektrifikasi di Jawa Barat, khususnya program Listrik Perdesaan dan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

“Untuk program BPBL, dari target awal 215 ribu penerima manfaat telah dioptimalisasi menjadi sekitar 220 ribu rumah tangga dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 31 Maret 2026,” ujarnya.

Seperti diketahui, provinsi Jawa Barat memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar di Pulau Jawa dengan kontribusi bauran energi sekitar 34 persen, sehingga mendukung penguatan sistem kelistrikan yang andal dan lebih ramah lingkungan. (AT)