Penguatan Standar Keamanan BESS Jadi Kunci Dukung Transisi Energi
Ringkasan Berita
Pengembangan Battery Energy Storage System (BESS) perlu diiringi dengan penguatan standar keamanan dan keselamatan guna memastikan implementasi teknologi berjalan aman dan andal dalam mendukung transisi energi nasional.
Pengembangan Battery Energy Storage System (BESS) perlu diiringi dengan penguatan standar keamanan dan keselamatan guna memastikan implementasi teknologi berjalan aman dan andal dalam mendukung transisi energi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto saat membuka Workshop Standar Keamanan dan Keselamatan BESS untuk Mendukung Transisi Energi di Jakarta, Rabu (06/5/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) United Nations Office for Project Services (UNOPS).
“BESS memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sistem, meningkatkan keandalan, serta mendukung integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan tenaga listrik,” ujar Eri Nurcahyanto.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pengembangan sistem penyimpanan energi ditargetkan mencapai sekitar 34 GW hingga tahun 2060. Sementara itu, pada RUPTL 2025–2034 direncanakan pengembangan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, dengan kontribusi BESS sekitar 6 GW.
Menurut Eri, penguatan standar keamanan dan keselamatan BESS menjadi penting tidak hanya untuk melindungi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga untuk memberikan kepastian bagi pengembangan teknologi dan investasi di sektor tersebut.
Sementara itu, Country Coordinator ETP UNOPS Ahmed Syahran menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari dukungan ETP UNOPS dalam membantu negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mempercepat implementasi transisi energi.
“Program Southeast Asia Energy Transition Partnership dibentuk untuk mendukung negara-negara di Asia Tenggara dalam mengakselerasi program transisi energi. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu pemerintah mempercepat implementasi BESS guna mendukung target-target transisi energi nasional,” ujar Ahmed Syahran.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, PT PLN (Persero), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi, lembaga riset, sektor swasta, hingga mitra pembangunan internasional sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan teknologi penyimpanan energi di Indonesia.
Selain menjadi forum diskusi terkait pengembangan regulasi dan standar keamanan BESS, workshop ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan keselarasan pemahaman antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi BESS yang aman, andal, dan selaras dengan target transisi energi nasional menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. (NH)