Berita
Update
Kategori
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengapresiasi upaya PT PLN dalam melaksanakan pilot project kompor Induksi yang dilaksanakan di Kota Surakarta dan Bali. Program tersebut disebut sebagai wujud kontribusi PLN dalam menjalankan program pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyadari bahwa budaya mitigasi risiko di lingkungan organisasi merupakan hal penting. Untuk itu budaya mitigasi risiko perlu dikomunikasikan ke seluruh pegawai agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan baik sesuai peraturan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat membuka acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan (Ngopi @perpus.gatrik) “Sharing Session Manajemen Risiko Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan”, di Jakarta, Selasa (19/07/2022).
Program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan selain meningkatkan efisiensi dan konservasi energi melalui peralihan pemakaian BBM menjadi listrik, juga membawa kontribusi besar dalam perbaikan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho pada Kick-Off Ceremony & Showcase Exhibition dan Penandatanganan MoU PLN – Hyundai Kefico Cooperation, Selasa (19/07/2022).
Dalam rangka mendukung upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ESDM tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkitan Tenaga Listrik. Masukan dari para pelaku usaha dianggap sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan untuk penyempurnaan saat impelementasi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho dalam acara Konsultasi Publik Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Pembangkit Tenaga Listrik, Jumat (15/07/2022) di Tangerang Selatan.
Dalam melakukan penyusunan regulasi, Pemerintah membutuhkan masukan dari pelaku usaha agar regulasi yang diterbitkan dapat diterapkan dengan tepat. Untuk itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan sharing session Kajian Kelayakan Teknis dan Ekonomi PLTS Atap dimana pelaku usaha sharing terkait pengalaman dalam pembiayaan dan pengembangan PLTS Atap. Acara ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Kementerian ESDM dalam membuat regulasi yang tepat terkait pengembangan PLTS Atap.