Berita
Update
Kategori
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan perlunya digitalisasi melalui teknologi Smart Grid untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, Jumat (26/2/2021), dalam webinar bertajuk “Implementasi Smart Grid”. Arifin menyebut Kementerian ESDM telah membuat peta jalan untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) merupakan peluang bisnis yang harus dimanfaatkan oleh produsen dalam negeri. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait infrastruktur pengisian listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang memberikan kemudahan pada investasi SPKLU. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat meninjau pabrik perakitan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PT Bambang Djaja yang berlokasi di Ngoro Industrial Park, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (26/2/2021).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya memperluas akses penyediaan listrik ke masyarakat khususnya di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar). Salah satu upaya untuk mempercepat elektrifikasi adalah dengan menerapkan teknologi Smart Grid. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan hal tersebut dalam webinar Implementasi Smart Grid, Jumat (26/02/2021). Ia menyebut topografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat penyediaan listrik menjadi lebih menantang di daerah 3T.
Pemerintah terus mendorong PT PLN (Persero) melakukan efisiensi untuk mewujudkan tarif tenaga listrik yang kompetitif. Kebijakan efisiensi ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Webinar Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero), Selasa (23/02/2021) di Jakarta mengatakan bahwa efisiensi penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu komponen parameter yang digunakan dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) maupun kebutuhan subsidi listrik.
Pemerintah mendorong investasi pengembangan jaringan cerdas (smart grid) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk masyarakat kurang mampu dan dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun teknologi Smartgrid guna mempercepat capaian rasio elektrifikasi di wilayah masing-masing. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat membuka Webinar Smart Grid “Investment in Smart Grid” secara virtual, Selasa (23/02/2021).