Minggu, 15 Februari 2026

Arsip Berita - Pers

Lihat Semua Kategori Reset Menampilkan kategori: Pers
5

Berita

Terbaru

Update

Pers

Kategori

Gunakan navigasi untuk melihat berita lainnya
03 Sep 2024 00:00 Pers

Supergrid, Solusi Ketidakseimbangan Supply dan Demand Listrik EBT

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 487.Pers/04/SJI/2024 Tanggal: 3 September 2024 Supergrid, Solusi Ketidakseimbangan Supply dan Demand Listrik EBT   Pembangunan supergrid dapat menjadi solusi ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan listrik EBT dengan kebutuhan yang ada terutama dengan semakin meningkatnya penggunaan energi terbarukan. Berdasarkan roadmap yang ada, pengembangan super grid di Indonesia terdiri dari interkoneksi intra-island/dalam pulau dan inter-island/antar pulau.   "Pengembangan Supergrid dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut dikarenakan manfaat yang dihasilkan berupa evakuasi sumber-sumber energi terbarukan kepada demand center, peningkatan keandalan sistem, peningkatan bauran energi terbarukan ke dalam sistem, serta efisiensi Biaya Pokok Pembangkitan (BPP)," ujar Jisman di Bali, Selasa (3/9).   Supergrid, tambah Jisman, juga dapat mendukung peningkatan bauran EBT dari 20% di tahun 2024 menjadi 82% di tahun 2060.   Roadmap pengembangan super grid di Indonesia terdiri dari interkoneksi intra-island/dalam pulau dan inter-island/antar pulau. Interkoneksi intra-island akan dilakukan dengan pengembangan backbone 500 kV Sumatera dan Kalimantan, 275 kV dan 150 kV interkoneksi Sulawesi. Sedangkan Interkoneksi inter-island akan dibangun antara Sumatera- Batam, Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa, Kalimantan Sulawesi, serta Jawa-Sumba.   Interkoneksi Sumatera akan menjadikan transmisi 275 kV dan 500 kV sebagai backbone. Tujuannya untuk memperkuat keandalan sistem, menyalurkan potensi energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber bahan bakar gas/LNG. Terdapat 5 (lima) ruas dimana 2 (dua) ruas sudah terbangun, 2 (dua) ruas dalam tahap konstruksi, dan 1 (satu) ruas dalam tahap perencanaan. Total investasi yang diperlukan sebesar 2,35 Milyar USD.   "Interkoneksi dari Sumatera ke Jawa dengan tujuan untuk mengevakuasi potensi energi bersih berupa panas bumi dan hydro dari Sumatera ke Jawa. Fleksibilitas kedua sistem akan meningkat secara independen sehingga dapat meminimalisir resiko black-out secara bersamaan," jelas Jisman.   Jisman mengungkapkan, interkoneksi ini akan mengembangkan jalur transmisi Overhead atau Subsea Cable sepanjang 1680 kms dengan kebutuhan investasi sebesar USD4,28 miliar.   Sementara sistem Kalimantan saat ini, masih terpisah antara subsistem Khatulistiwa dan Ketapang di barat dan sistem Barito Mahakam di timur. Interkoneksi sistem Kalimantan diperlukan untuk menghubungkan ketiga sistem tersebut dan mengevakuasi potensi energi bersih ke pusat beban termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). "Pengembangan interkoneksi Kalimantan akan membutuhkan investasi sebesar USD1,8 miliar," jelas Jisman.   Adapula sistem Sulawesi masih terpisah antara subsistem Sulawesi Bagian Utara dan Sulawesi Bagian Selatan sehingga diperlukan intrkoneksi untuk memasok listrik ebt untuk kebutuhan listrik smelter.   "Pengembangan Interkoneksi Sulawesi akan mengevakuasi potensi energi bersih untuk melistriki industri smelter di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan kebutuhan investasi USD1,8 miliar. Dibutuhkan kajian lebih lanjut menentukan efektivitas penyediaan tenaga listrik untuk smelter melalui pembangunan interkoneksi dengan pembangkit di dekat sumur gas atau distribusi LNG Carrier dengan pembangkit di dekat cluster industri smelter," jelas Jisman.   Agus Cahyono Adi

Bukti Nyata Pengembangan Energi Terbarukan, PLTS Ground-Mounted Terbesar di Indonesia Resmi Beroperasi
30 Aug 2024 00:00 Pers

Bukti Nyata Pengembangan Energi Terbarukan, PLTS Ground-Mounted Terbesar di Indonesia Resmi Beroperasi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 479.Pers/04/SJI/2024 Tanggal: 30 Agustus 2024 Bukti Nyata Pengembangan Energi Terbarukan, PLTS Ground-Mounted Terbesar di Indonesia Resmi Beroperasi   Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted 100 MWp yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. PLTS ground-mounted terbesar di Indonesia ini bukan hanya sekadar sebuah fasilitas pembangkit listrik, tetapi juga sebuah simbol sejarah baru dalam upaya transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. "Agus Cahyono Adi

Pensiunkan Dini PLTU, Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini
22 Aug 2024 00:00 Pers

Pensiunkan Dini PLTU, Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 461.Pers/04/SJI/2024 Tanggal: 22 Agustus 2024   Pensiunkan Dini PLTU, Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), saat ini pemensiunan dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik. "Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ditemui di sela-sela acara The 2nd Asia Zero Emmission Community (AZEC) di Jakarta, Rabu (21/8). Pemerintah lanjut Dadan terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik. "Kita sampai sekarang terus mencari dukungan. Dukungan karena untuk istirahat dini, untuk pesiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira tiga hal itu yang kita jaga," lanjut Dadan.  

Kado Kemerdekaan HUT RI, Surya Kini Punya Listrik Sendiri
17 Aug 2024 00:00 Pers

Kado Kemerdekaan HUT RI, Surya Kini Punya Listrik Sendiri

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 455.Pers/04/SJI/2024 Tanggal: 17 Agustus 2024   Kado Kemerdekaan HUT RI, Surya Kini Punya Listrik Sendiri Surya (48) warga yang tinggal di tepi Sungai Samba, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah tersenyum sumringah saat menyambut petugas yang datang untuk menyambung listrik di rumahnya. Ia adalah salah satu dari 122.000 rumah tangga penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis dari pemerintah pada tahun 2024. Petugas kebersihan di Kecamatan Katingan ini mengaku telah hidup puluhan tahun dirumah peninggalan orang tuanya tanpa listrik. Pada tahun 2019, ia menyalur listrik dari rumah kerabatnya untuk sekadar memberi penerangan di malam hari untuk anak-anaknya belajar. Perasaan tidak enak kerap ia rasakan saat menyalakan lampu di malam hari karena harus berbagi dengan tetangganya tersebut. Sedangkan untuk memiliki listrik sendiri, ia mengaku belum mampu. "Pengen sih (memiliki listrik sendiri-red), cuma dari dulu penghasilan cuma untuk makan aja. Pengen juga dari dulu tuh, ditabung-tabung (biaya pasang baru listrik-red) tapi ya habis untuk keperluan lain, apalagi sekarang anak-anak pada sekolah semua," ungkap Surya.  

Beri Relaksasi TKDN PLTS, Ini Batas Waktunya
13 Aug 2024 00:00 Pers

Beri Relaksasi TKDN PLTS, Ini Batas Waktunya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR: 448.Pers/04/SJI/2024 Tanggal: 13 Agustus 2024   Beri Relaksasi TKDN PLTS, Ini Batas Waktunya Pemerintah memberikan relaksasi penerapan Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk proyek yang direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan relaksasi penggunaan Produk Dalam Negeri. Ketentuan relaksasi ini tertuang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pasal 19. "Saat ini kita sedang mempercepat pembangunan PLTS-PLTS yang ada di Indonesia dan sudah banyak pula pabrik-pabrik yang sudah berdiri untuk membuat modul surya, baik itu berasal dari modul wiver yang sudah jadi maupun sekarang sudah bukan. Kita sudah memperhatikan bahwa pabrik dalam negeri sudah berupaya sedemikian rupa. Ini hasil evaluasi kami dengan melakukan beberapa kunjungan ke beberapa produsen modul PLTS sehingga kita berkesimpulan menetapkan tanggal atau batas waktu disini di pasal 19 bahwa semua project untuk PLTS yang perjanjian jual belinya itu ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi di acara Sosialisasi Regulasi Terkait TKDN Dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8). Eniya melanjutkan dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, proyek PPA-nya ditandatangan sebelum 31 Desember, baru boleh melakukan reform. "Direncanakan beroperasi secara komersial, COD-nya 30 Juni 2026, tetapi diberikan relaksasi untuk bisa impor sampai 30 Juni 2025. Jadi impornya ini hanya terbatas, yang sudah punya PPA sampai 31 Desember, plus yang boleh impor adalah badan usaha yang punya komitmen untuk membangun pabrik surya di Indonesia," ungkap Eniya.  

Menampilkan 5 berita halaman ini
Tips: Gunakan keyboard shortcut dan untuk navigasi cepat