Berita
Update
Kategori
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng Jumat (9/3) meninjau proyek relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin gas (PLTMG) berkapasitas total 9 MW yang berada di kawasan Teluk Sasah Seri, Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Andy meninjau kesiapan proyek sekaligus mempertemukan para pemangku kepentingan guna mempercepat beroperasinya PLMTG tersebut.
Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Barat hingga akhir Tahun 2017 telah mencapai angka 99,87%. Capaian ini lebih besar dari rata-rata nasional (95,35%). Tahun ini target RE Jawa Barat adalah 100%. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad yang menghadiri Peresmian Jabar Caang 2018 - Menuju rasio Elektrifikasi 100% mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan rasio elektrifikasi. Peresmian ini diselengarakan di lapangan desa Sukalilah, kecamatan Sukasari, Kabupaten Garut, Rabu (7/3). Sebagai informasi, sudah delapan tahun Dinas ESDM Jawa Barat menganggarkan dana untuk program listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Kementerian ESDM menaikkan target capaian rasio elektrifikasi dari semula 97,5% menjadi 99,9% di akhir tahun 2019. Hal tersebut dilakukan mengingat capaian akhir tahun 2017 dapat mencapai 95,35% atau meningkat lebih dari 4% dari tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan optimistis target rasio elektrifikasi yang telah direvisi tersebut dapat terealisasi.
Guna mewujudkan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah meminta PT PLN (Persero) untuk melakukan efisiensi agar biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat kompetitif. Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menyampaikan hal tersebut dalam seminar bertajuk "Menuju Indonesia Berdaulat Energi", Rabu (7/3), di Jakarta. Andy menjadi narasumber diskusi panel bersama Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran.
Menteri ESDM Ignasius Jonan telah mencabut 20 (dua puluh) peraturan sub sektor ketenagalistrikan yang menghambat investasi. Peraturan tersebut terdiri atas 14 (empat belas) Peraturan Menteri dan 6 (enam) Keputusan Menteri ESDM.