Berita
Update
Kategori
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam memastikan kesiapan pasokan dan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri. Kawasan industri merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat program ketenagalistrikan yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya metlalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hal ini menjadi salah satu fokus dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/06/2026).
Komisi XII DPR RI menyepakati pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,3 triliun. Dari total pagu tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh alokasi sebesar Rp10,46 triliun yang sebagian besar digunakan untuk mendukung pelaksanaan perluasan akses listrik masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perdagangan Emisi GRK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Untuk menyempurnakan regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna menjaring masukan dari para pemangku kepentingan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perizinan dan Sertifikasi Lahan Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) yang beririsan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), di Jakarta, Rabu (10/06/2026).