Berita
Update
Kategori
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk menuju Net Zero Emissions (NZE). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan langkah-langkah Pemerintah untuk mencapai NZE dalam acara 30th Clean Coal Day in Japan 2021 International Symposium, Selasa (21/9/2021), yang digelar oleh Japan Coal Frontier Organization (JCOAL) secara daring
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur tiga skema bisnis perizinan berusaha untuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Tiga skema usaha Badan Usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) adalah skema provider, skema retailer, dan skema kerjasama. Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Pemerintah terus berkomitmen memberikan listrik yang terjangkau bagi masyarakat, salah satu langkahnya adalah dengan memberikan subsidi listrik untuk golongan tertentu. Keakurasian data dalam pemberian subsidi listrik menjadi kunci utama dalam pelaksanaan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisi 40% masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia dalam pemberian subsidi listrik yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis konsumsi (demand) listrik akan kembali meningkat dalam masa pandemi covid-19 ini. Dalam penyediaan tenaga listriknya, pemerintah akan optimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mencapai target 23% di tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Koordinator Investasi Ketenagalistrikan Hanat Hamidi pada acara Festival Bisnis dan Investasi Dewan Energi Mahasiswa Indonesia dengan tema “Mengenal Bisnis dan Investasi Energi Sebagai Pendukung Perekonomian dan Ketahanan Energi Nasional”, Senin (20/09/2021).
Peran Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling dalam sistem ketenagalistrikan sangat penting. Selain dioperasikan untuk mendukung beban puncak di Sistem Jawa-Bali, pembangkit berkapasitas 4x175.18 MW ini juga berfungsi sebagai pengatur frekuensi sistem dengan menerapkan Load Frequency Control (LFC). Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan hal tersebut saat mewakili Dirjen Ketenagalistrikan dalam mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR ke PLTA Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (16/9/2021).