Resmikan Kantor PLN UP3 Fakfak, Menteri ESDM Dorong Pelayanan Listrik 24 Jam di Papua Barat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan Kantor PLN di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Minggu (16/11/2025). Dengan peresmian ini, status kantor PLN di Fakfak naik dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) menjadi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Dengan perubahan ini, PLN UP3 Fakfak akan membawahi tiga wilayah kerja sekaligus, yaitu di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Kaimana.

“Kenaikan status PLN Fakfak menjadi UP3 ini menunjukkan peningkatan kelas dari sebelumnya ranting menjadi cabang. Harapannya, pelayanan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah ini dapat semakin baik,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kecamatan atau distrik di wilayah tersebut yang belum menikmati layanan listrik 24 jam.

“Dengan naiknya status ini, semua kita minta 24 jam,” tegasnya.

Bahlik juga menyoroti rasio elektrifikasi Papua Barat yang saat ini masih berada di angka 89%, atau masih di bawah standar nasional sebesar 99%. Ia menegaskan, Kementerian ESDM berkomitmen mengejar ketertinggalan tersebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang energi.

“Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah pusat yang menyiapkan semuanya, termasuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik. Tidak ada dana dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2025 ini, target Program BPBL secara nasional mencapai 215.000 rumah tangga. Sementara untuk program listrik perdesaan di Kabupaten Fakfak, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Papua Barat.

“Saya rencanakan percepatan elektrifikasi ini selesai pada 2027 untuk seluruh Papua Barat,” tegas Bahlil.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menjelaskan bahwa peningkatan status dari ULP menjadi UP3 di Fakfak memberikan kewenangan lebih besar bagi organisasi PLN di daerah dalam mempercepat pembangunan kelistrikan.

“UP3 memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan langsung terkait penyambungan listrik dan pengambilan keputusan teknis. Dengan kewenangan ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan efektif,” ungkap Adi.

Kenaikan status UP3 Fakfak ini juga diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan kelistrikan di Papua Barat, baik dari sisi keandalan pasokan, kualitas layanan, maupun pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat. (AT)