Buka The 10th IIGCE, Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Transisi Energi melalui Potensi Panas Bumi

 

Pemerintah terus mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai upaya mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE). Salah satu energi yang penting untuk dikembangkan adalah panas bumi (geothermal), yang memiliki potensi besar berkat posisi geografis Indonesia. Letak strategis ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya panas bumi, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung percepatan transisi energi bersih dan berkelanjutan.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat membuka The 10th Indonesia International Geothermal Convention Exhibition (IIGCE) di Jakarta (18/09/24).

 

"Indonesia sebagai pemiliki potensi besar geothermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia sehingga banyak peluang untuk dikembangkan," ujar Joko Widodo.

 

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian dalam langkah -langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau,  mengembangkan industri hijau, serta melakukan transisi ke energi hijau.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan berdasarkan target kebijakan energi nasional tahun 2025 porsi EBT dalam bauran ketenagalistrikan nasinal diharapkan mencapai 23%. 

 

"Tetapi kenyataannya kita belum mencapainya mejadikan ini sebuah pending matters yang akan kita selesaikan bersama-sama," ungkap Bahlil. 

 

Bahlil menambahkan bahwa energi panas bumi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional. Saat ini, kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi (PLTP) di Indonesia mencapai 2,6 GW, tertinggi ke-2 di dunia. Angka tersebut naik sekitar dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

 

Bahlil menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, namun baru sekitar 10% dari total potensi panas bumi yang dimanfaatkan. Ia juga menyoroti masalah perizinan dalam pengembangan energi panas bumi yang masih kompleks, termasuk izin Amdal, IPPKH, KKPR, dan lainnya. Proses pengurusan perizinan ini bisa memakan waktu hingga tiga tahun, sehingga total waktu dari tahap eksplorasi hingga PLTP beroperasi dapat mencapai lima tahun.

 

"Masih banyak tugas dan tantangan dalam usaha pengembangan panas bumi di Negara tercinta Indonesia ini, kami di Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyelesaikan kendala – kendala tersebut melalui kerja sama dengan seluruh pihak terkait." tegas Bahlil.

 

Melalui The 10th IIGCE yang dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 18-20 September 2024, diharapkan menjadi media kolaborasi semua pihak, sehingga energi panas bumi dapat terus berkembang dan meningkatkan investasi serta mendorong daya saing industri serta membuka lapangan kerja. (JG)