Keandalan pasokan listrik dan pemerataan akses energi terus menjadi fokus pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui penguatan sistem ketenagalistrikan, perluasan akses listrik masyarakat, hingga pengembangan energi bersih, pemerintah berupaya memastikan pasokan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Wanhar, saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Wanhar, sistem kelistrikan yang andal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dan menarik investasi.
“Keandalan sistem kelistrikan menjadi hal penting yang harus terus diperkuat di Bangka Belitung, terutama melalui pengembangan interkoneksi jaringan listrik dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat,” ujar Wanhar.
Selain penguatan sistem kelistrikan, pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik. Wanhar menekankan pentingnya pemutakhiran dan validasi data masyarakat agar bantuan listrik dan subsidi energi dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Tidak hanya itu, pembahasan juga mencakup rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju target Net Zero Emission tahun 2060. Pengembangan PLTN tersebut telah masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional dan ditargetkan mulai dikembangkan pada dekade mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Rencana dan Laporan Pramudya menyampaikan pentingnya penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) sebagai dasar perencanaan pembangunan ketenagalistrikan di daerah.
“RUKD merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalamnya memuat rencana kebutuhan listrik daerah, potensi energi, hingga arah pengembangan energi baru terbarukan di daerah,” ujar Pramudya.
Ia menambahkan, berdasarkan catatan Ditjen Ketenagalistrikan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini belum memiliki RUKD yang ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sistem kelistrikan dan pengembangan energi bersih di Bangka Belitung.
“Kami berharap pengembangan energi bersih dan penguatan sistem kelistrikan di Bangka Belitung dapat terus didorong guna mendukung investasi serta hilirisasi industri di daerah,” ujar Edi.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Ditjen Ketenagalistrikan terus mendorong penguatan sistem ketenagalistrikan yang andal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan transisi energi nasional. (MN)
