Ditjen Gatrik Gelar FGD Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik di Kalimantan Timur
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Ringkasan Berita
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama Project Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicle (ENTREV) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)” di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (4/11/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan transisi energi di bidang transportasi melalui pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di daerah.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama Project Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicle (ENTREV) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)” di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (4/11/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung percepatan transisi energi di bidang transportasi melalui pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di daerah.
Koordinator Standarisasi Ketenagalistrikan, Ditjen Gatrok, Hanat Hamidi menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan sertifikasi laik operasi dalam setiap instalasi SPKLU dan SPBKLU.
“Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023, seluruh instalasi wajib memiliki sertifikat laik operasi dan memenuhi standar SNI untuk menjamin keandalan dan keselamatan penggunaan listrik. Hal ini menjadi fondasi utama agar ekosistem kendaraan listrik berkembang dengan aman dan berkelanjutan,” ungkap Hanat.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025 telah terpasang 4.400 unit SPKLU di 2.900 lokasi dan 1.934 unit SPBKLU di seluruh Indonesia.
“Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap percepatan transisi kendaraan listrik melalui penerbitan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Masmur Sudarsono Wiraadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan dan insentif.
“Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kaltim, saat ini terdapat sekitar 3.200 unit kendaraan listrik di Kaltim, terdiri atas 780 mobil dan 2.400 motor listrik. Kami telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 yang memberikan insentif pembebasan biaya administrasi STNK dan balik nama untuk kendaraan listrik,” jelas Masmur.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga tengah membangun fasilitas SPKLU bekerja sama dengan PLN.
“Pemasangan fasilitas charging station di kantor Dinas ESDM Provinsi sedang diselesaikan dan ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini. Ke depan, kami berharap infrastruktur seperti ini semakin merata agar minat masyarakat terhadap kendaraan listrik semakin tinggi,” tambahnya.
Dari sisi penyediaan infrastruktur, Vice President Teknologi dan Inkubasi Produk Niaga PT PLN (Persero), Nuraida Puspitasari menegaskan komitmen PLN dalam memperluas jaringan pengisian daya kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
“PLN berkomitmen membangun SPKLU di setiap unit layanan dan terus berinovasi menghadirkan teknologi pengisian daya yang efisien dan andal. Dukungan PLN menjadi kunci penting dalam mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang tangguh,” jelas Nuraida.
Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono menjelaskan bahwa proyek ENTREV merupakan hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan UNDP melalui Global Environment Facility (GEF) untuk mendukung kesiapan transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia.
“Target ENTREV hingga 2027 adalah menurunkan emisi hingga 473 ribu ton CO? dan melibatkan lebih dari 300 ribu penerima manfaat langsung, termasuk tenaga vokasi dan pelaku industri pendukung,” ujar Eko.
Dengan terselenggaranya FGD ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target net zero emission sekaligus mendorong terwujudnya transportasi bersih dan berkelanjutan di Indonesia. (AS)