Forum Kehumasan Ketenagalistrikan: Perkuat Narasi Peran PLTGU di Era Transisi Energi

Pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) memiliki peran viral dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional dan memegang peran penting dalam transisi energi. Untuk itu pelaksana kehumasan dan komunikasi publik subsektor ketenagalistrikan perlu memahami peran tersebut untuk dapat menyampaikan narasi positif kepada publik.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Kehumasan, Pengelolaan Data dan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan Pandu Satria Jati saat membuka Forum Komunikasi Kehumasan Subsektor Ketenagalistrikan 2025 dengan tema “PLTGU di Era Transisi Energi: Strategi Komunikasi Menjaga Keandalan Sistem Kelistrikan”, Kamis (27/11/2025) di PLTGU Priok, Jakarta.

Menurut Pandu, praktisi komunikasi, dan pranata humas di subsektor ketenagalistrikan perlu mengenai peran PLTGU dalam transisi energi. PLTGU disebut memegang peran penting bukan hanya sebagai pemasok listrik, tetapi juga sebagai tulang punggung fleksibilitas sistem dan penyangga bagi pembangkit energi terbarukan yang bersifat intermiten.

“PLTGU mempunyai keunggulan operasional berupa respons cepat, efisiensi kompetitif, dan intensitas emisi yang lebih rendah dibandingkan PLTU berbahan bakar batubara,” ujar Pandu.

Ia menambahkan bahwa keberadaan PLTGU, termasuk PLTGU Tanjung Priok, menjadi komponen kunci dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik di Jawa–Bali serta mendukung percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan tanpa mengurangi keandalan sistem.

Namun Pandu menilai sejumlah isu di ruang publik seperti ketersediaan gas, fluktuasi harga energi primer, emisi, serta masa depan pembangkit fosil, perlu dijawab dengan komunikasi publik yang kuat dan informatif. Karena itu, peran humas menjadi sangat strategis.

“Forum ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, menyelaraskan pesan publik lintas lembaga, memperkuat kompetensi pranata humas, serta memberikan pemahaman strategis mengenai peran PLTGU dalam transisi energi Indonesia,” jelasnya.

Koordinator Pengaturan Operasi Usaha Ketenagalistrikan, Wahid Pinto, sebagai narasumber menegaskan komitmen pemerintah terhadap target Net Zero Emission yang tercermin dari pengembangan pembangkit berbasis gas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ia menyampaikan bahwa kapasitas terpasang pembangkit berbahan bakar gas milik PT PLN (Persero) dan IPP pada tahun 2025 mencapai 23,14 GW, dengan produksi energi hingga Oktober 2025 sebesar 47,46 TWh.

“Kita serius dalam pengembangan listrik itu menuju ke pembangkit yang ramah lingkungan makanya pembangkit gas kita gas,” ujar Wahid.

Sementara itu, Senior Manager Operasi dan Pemeliharaan PLN Indonesia Power UBP Priok Guntur Syachrir memaparkan bahwa pengelolaan PLTGU Tanjung Priok dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan ketenagalistrikan (K2). Pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin oleh jajaran manajemen.

“Kita dari budaya K2 juga kita melaksanakan inspeksi. Jadi mulai dari top manajemen ini melakukan inspeksi Bapak/Ibu, dari sisi K2, K3, lingkungan dan lain-lain,” jelas Guntur.

Forum Komunikasi Kehumasan dihadiri oleh pranata humas dan pelaku kehumasan dari Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan di subsektor ketenagalistrikan. Di akhir kegiatan, peserta melakukan kunjungan lapangan ke PLTGU Tanjung Priok untuk melihat langsung pengelolaan operasi pembangkit gas tersebut. (RO)