Terima Kunjungan DPRD Bangka Barat, Ditjen Gatrik Tegaskan Percepatan Akses Listrik Program BPBL

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyediaan akses listrik bagi masyarakat melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam penyediaan akses listrik khusunya bagi masyarakat kurang mampu.

 

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat di Kantor Ditjen Gatrik, Jakarta, Selasa (02/06/2026).

 

Feby menjelaskan bahwa Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses listrik pada tahun 2029.

 

"Saudara-saudara kita yang memang belum menikmati listrik, kita upayakan untuk bisa segera mendapatkan akses listrik," jelas Feby. 

 

Pada tahun 2025, Ditjen Gatrik berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 215 ribu rumah tangga, realisasi program mencapai lebih dari 220 ribu rumah tangga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2026 Pemerintah menargetkan sebanyak 225 ribu rumah tangga tidak mampu memperoleh bantuan melalui program BPBL.

 

Berdasarkan realisasi tahun 2025, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh sebanyak 3.704 sambungan listrik gratis melalui program BPBL. Dari jumlah tersebut, sebanyak 652 rumah tangga penerima manfaat berada di Kabupaten Bangka Barat yang tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Jebus, Kelapa, Mentok, Parittiga, Simpang Teritip, dan Tempilang.

 

Feby menjelaskan bahwa Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkendala kemampuan ekonomi untuk memperoleh sambungan listrik rumah tangga. Melalui program ini, Pemerintah memberikan bantuan berupa pemasangan instalasi listrik rumah tangga, kWh meter, Miniature Circuit Breaker (MCB), biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO), lampu LED, sakelar, dan stop kontak secara gratis.

 

Pada kesempatan tersebut, Feby juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengusulkan tambahan calon penerima manfaat BPBL tahun 2026. Usulan yang disampaikan akan diverifikasi sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku guna memastikan bantuan diterima oleh rumah tangga tidak mampu yang memenuhi persyaratan.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Badri Syamsu menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dan arahan terkait Program BPBL. Menurutnya, program tersebut sangat 

dibutuhkan masyarakat Bangka Barat yang masih menghadapi tantangan ekonomi.

 

“Banyak sekali keluh kesah masyarakat Kabupaten Bangka Barat berkaitan masalah kelistrikan terutama untuk pemasangan KWH baru untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Barat,” ujar Badri. 

 

Melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan Program BPBL dapat terus memperluas akses listrik bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya energi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia. (RO)