DPR Kawal Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan IKN

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turut mengawal pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Ibukota Negara (IKN) sehingga segera selesai sesuai rencana. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, pihaknya bersama Kementerian ESDM memastikan pekerjaan besar tersebut bisa selesai dengan cepat sesuai target.

Hal tersebut disampaikan Sugeng dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MW di Ibukota Negara (IKN), Kamis (20/06/2024).

"Kami Komisi VII DPR hadir disini bersama Kementerian ESDM, kita semuanya concern bagaimana agar semua selesai tepat waktu," ujar Sugeng.

Lebih lanjut Ketua Komisi VII menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian.

"Pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara ini diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi, dengan menambah jangkar-jangkar pusat ekonomi baru yang tersebar," jelas Sugeng.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari yang turut hadir menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menugaskan PT PLN (Persero) membangun infrastruktur kelistrikan dan gas bumi IKN. Penugasan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 36.K/HK.02/MEM.S/2023 perihal Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Gas Bumi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Ida menyampaikan, infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun dalam penugasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu transmisi dan Gardu Induk, pembangkit PLTS 50 MW, serta distribusi dan pendukung lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati menyampaikan bahwa dalam membangun IKN, pihaknya tidak hanya fokus pada gedung pemerintahan namun dengan infrastruktur pelengkap lainnya.

"Kami terus melakukan kegiatan perkembangan pembangunan dan fokus pada pengembangan ekosistem yang komplit, tidak hanya membangun kantor pemerintahan, namun lainnya seperti hotel, rumah sakit dan sekolah," kata Thomas.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam membangun wilayah IKN ini menggunakan prinsip smart, green, inclusive, resilient, dan sustainable agar dapat mewujudkan ekosistem kota yang berkelanjutan.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di Ibu Kota Negara Nusantara, khususnya terkait infrastruktur ketenagalistrikan. Kunjungan ini dihadiri oleh segenap anggota Komisi VII DPR RI bersama pejabat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Direktorat Mineral dan Batubara, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT Pertamina serta PT Pupuk Kalimantan Timur. (U)