Kementerian ESDM dan DPR Dorong PLN Percepat Pengembangan Kelistrikan Kalimantan Tengah
Ringkasan Berita
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong PT PLN (Persero) untuk mempercepat pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan triwulan I 2024 masih ada 379 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum menjadi pelanggan listrik PLN. Sesuai roadmap, pada tahun 2026 seluruh desa di Kalimantan Tengah akan teraliri listrik PLN.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong PT PLN (Persero) untuk mempercepat pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan triwulan I 2024 masih ada 379 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum menjadi pelanggan listrik PLN. Sesuai roadmap, pada tahun 2026 seluruh desa di Kalimantan Tengah akan teraliri listrik PLN.
“Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, sejumlah 1.192 desa telah mendapatkan akses listrik dari PT PLN (Persero), 340 desa dari pembangkit listrik bantuan Pemda atau swadaya masyarakat dan 39 desa yang berlistrik Lampu Tenaga Surya Hemat Energi atau LTSHE dari bantuan Kementerian ESDM,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Kelistrikan Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Disebutkan Jisman, dibutuhkan percepatan melalui kerjasama antara DPR, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan PLN agar seluruh desa di Kalimantan Tengah dapat berlistrik PLN.
Ia mengatakan Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) telah menyusun roadmap untuk melistriki seluruh desa di wilayah Kalimantan sampai dengan tahun 2026. Untuk pengalihan desa berlistrik Non PLN dan LTSHE menjadi pelanggan PLN di Kalimantan, sampai dengan tahun 2026, PT PLN (Persero) membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 8,74 Triliun dan khusus bagi Kalimantan Tengah dibutuhkan biaya investasi sebesar Rp 2,34 Triliun.
“Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut, dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan juga sumber pendanaan lainnya yang sesuai kebutuhan dari PT PLN (Persero),” ungkap Jisman.
Selain pengembangan akses listrik, sejak tahun 2022 Kementerian ESDM telah melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk Rumah Tangga (RT) tidak mampu yang bertempat tinggal pada daerah yang sudah terdapat jaringan listrik PT PLN (Persero). Hal ini merupakan salah satu cara Kementerian ESDM meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi dan komitmen dalam melistriki Kalimantan Tengah.
“Diharapkan tahun 2026 seluruh wilayah di Kalimantan Tengah telah berlistrik PLN sesuai dengan roadmap listrik perdesaan yang telah disusun,” kata Willy.
Anggota Komisi VII berpesan agar Pemerintah Daerah membantu mengatasi kendala dalam program listrik perdesaan, antara lain akses jalan untuk mobilisasi material jaringan listrik.
Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan, PLN melaksanakan program listrik perdesaan untuk melistriki seluruh desa di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai roadmap listrik perdesaan yang disusun bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
“PLN telah mengusulkan alokasi PMN Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menyelesaikan program listrik perdesaan sehingga terwujud target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 100%,” ujar Adi.
Jisman berharap melalui FGD ini dapat menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk bersama-sama membangun kelistrikan di Kalimantan Tengah.
“Semoga dengan kesepakatan ini saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah dapat segera menikmati akses listrik dan target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 100% dari PLN di tahun 2024 dapat tercapai,” tutup Jisman. (AT)