Pemerintah Beberkan Lima Strategi Menuju Net Zero Emissions (NZE)

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk menuju Net Zero Emissions (NZE). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan langkah-langkah Pemerintah untuk mencapai NZE dalam acara 30th Clean Coal Day in Japan 2021 International Symposium, Selasa (21/9/2021), yang digelar oleh Japan Coal Frontier Organization (JCOAL) secara daring.

“Langkah pertama adalah melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua, melalui pengurangan energi fosil. Ketiga, pemanfaatan kendaraan listrik di sektor transportasi. Keempat, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta kelima melalui pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS),” Rida menjelaskan.

Ia menyebut komitmen tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada COP-21 tahun 2015, Leader Summit on Climate pada April 2021, serta Pidato Presiden pada 16 Agustus 2021.

Rencana retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) termasuk salah satu agenda untuk mencapai NZE pada 2060. Ia mengatakan kapasitas PLTU akan naik hingga 2027 yang berasal dari proyek yang sedang berjalan. Rida menyebut tidak ada PLTU baru, kecuali yang sudah financial closing atau sedang dibangun.

“PLTU milik swasta (IPP) hanya beroperasi sampai perjanjian jual-beli listrik (PPA) berakhir dan tidak dapat diperpanjang,” ujar Rida. Ia juga menyampaikan rencana retirement PLTU ini berlaku untuk semua PLTU, termasuk untuk PLTU non-PLN dan untuk penggunaan sendiri.

Untuk mengakselerasi rencana tersebut, ia menyampaikan perlu adanya evaluasi dan pembuatan regulasi.

“Retirement PLTU PLN sebelum tahun 2030 perlu dikaji lebih lanjut karena masalah revaluasi aset PLN,” ujar Rida. Ia juga menyampaikan perlunya peraturan untuk mendukung implementasi persiapan retirement PLTU serta melarang perizinan PLTU yang baru.

Lebih lanjut, Rida menyampaikan Pemerintah akan meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2021-2030. Dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, target penambahan pembangkit mencapai 40,6 gigawatt (GW).

“Porsi pembangkit listrik berbasis EBT pada draft RUPTL tersebut sekitar 52%. Angka ini meningkat dibanding RUPTL sebelumnya yang masih di kisaran 30%,” ujar Rida.

Untuk mencapai target 23% EBT pada bauran energi pada tahun 2025 dengan tetap menjaga tarif listrik, Rida mengatakan Pemerintah memprioritaskan EBT dengan harga termurah berdasarkan pembangkit. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong penggunaan solar PV yang harga terus menurun dan memanfaatkan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

“Cofiring untuk PLTU juga terus didorong dengan tetap menjaga lingkungan,” Rida menegaskan. Ia juga menyampaikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dibangun dengan jadwal komersialisasi (COD) yang lebih realistis. Selain itu, Pemerintah juga mengganti diesel dengan pembangkit berbasis EBT. (AMH)