Pemerintah dan DPR Pastikan Pasokan Listrik Aman di Beberapa Daerah Jelang Idulfitri 1446 H

Ringkasan Berita
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir langsung ke sejumlah Wilayah untuk memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman menjelang Idulfitri 1446 H. Hal tersebut dipastikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII di tiga lokasi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau, pada Jumat (21/3/2025) hingga Sabtu (22/3/2025).
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir langsung ke sejumlah Wilayah untuk memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman menjelang Idulfitri 1446 H. Hal tersebut dipastikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII di tiga lokasi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau, pada Jumat (21/3/2025) hingga Sabtu (22/3/2025).
Dalam kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu (22/3), Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Havidh Nazif menyampaikan, kondisi sistem interkoneksi Sulawesi Utara dan Gorontalo saat ini dari sisi kecukupan listrik sudah sangat baik.
Menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025, Havidh menerangkan beban puncak (BP) sebesar 455 MW sementara daya mampu pasok (DMP) di sistem Sulawesi Utara-Gorontalo sebesar 550 MW, dengan cadangan daya operasi sebesar 95 MW. Kondisi ini menurut Havidh menjadikan pasokan listrik pada kondisi aman.
“Kita dalam monitoring siaga RAFI ini bahwa dari sisi pasokan energi primer ini aman, kita tadi punya cadangan untuk operasi batubara kurang lebih di 22 hari, BBM 20 hari, dan Gas 30 hari,” jelas Havidh.
Selain itu, Havidh mengapresiasi upaya Komisi XII DPR RI dalam mendorong beberapa desa di Sulawesi Utara agar segera dilistriki oleh PT PLN (Persero). Menurutnya saat ini Pemerintah tengah berupaya dalam menginterkoneksikan sistem kelistrikan antara Utara dan Selatan di Sulawesi dengan merencanakan transmisi yang akan mentransfer sumber energi yang ada di Utara ke Selatan.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Jumat (21/3), Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari menjelaskan bahwa dalam menyambut periode RAFI 2025, Ditjen Ketenagalistrikan bekerja sama dengan PLN dan badan usaha sub sektor ketenagalistrikan lainnya memastikan bahwa kondisi kelistrikan di Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi yang optimal dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Persiapan ini meliputi ketersediaan energi primer yang mencukupi serta kesiagaan infrastruktur pendukung seperti genset, UPS, trafo mobile, dan gardu mobile,” terang Ida.
Lebih lanjut Ida memaparkan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari jaringan interkoneksi Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), yang saat ini dalam kondisi normal dan aman dengan prognosis cadangan daya mencapai 13,6%, selama kondisi Ramadan dan Idulfitri tahun 2025 ini. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan listrik untuk Sulawesi Tenggara relatif stabil dan siap memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan sektor industri di provinsi ini.
DPR Juga Pantau Pasokan gas di Kepri
Selain memantau kondisi pasokan listrik di Kepulauan Riau (Kepri) periode RAFI 1446 H pada Jumat (21/3), Komisi XII DPR RI dan Kementerian ESDM juga membahas kondisi pasokan gas di Kepri saat ini. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya memaparkan bahwa stabilitas pasokan dan harga energi menjadi isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di sektor industri. Ketersediaan listrik yang handal dan terjangkau merupakan faktor kunci dalam mendukung industri dan kesejahteraan masyarakat.
“Di berbagai daerah termasuk di Kepri tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga energi dan pasokan,” terang Bambang.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, kondisi sistem kelistrikan Batam-Bintan 84 persennya bersumber dari pasokan gas. Saat ini sistem kelistrikan berada dalam kondisi siaga dengan Daya Mampu Pasok (DMP) 811 MW dan beban puncak 675 MW, sehingga cadangan daya hanya 136 MW.
"Cadangan daya tersebut menjadi perhatian penting, karena apabila terjadi gangguan pada sisi pembangkit maupun transmisi, maka akan menyebabkan kekurangan daya yang mengakibatkan pemadaman baik di Kota Batam maupun di Pulau Bintan. Ini yang harus kita antisipasi bersama," tegas Nyanyang. (RO)