ESDM dan JETP Dorong Upaya Dekarbonisasi Pembangkit Menuju Kemandirian Energi

Direktorat Jenderal ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong target dekarbonisasi sektor pembangkit listrik untuk mempercepat transisi energi demi tercapainya Not Zero Emission di tahun 2060. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar menyampaikan transisi energi dan hilirisasi adalah strategi yang saling melengkapi untuk mencapai kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

 “Komitmen Indonesia melaksanakan transisi energi untuk mencapai energi bersih dan berkelanjutan,” ujar Wanhar pada acara Focus Group Discussion Dekarbonisasi Pembangkit Listrik di Sektor Industri yang diselenggaraakn oleh Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), Jumat (24/1/2025) di Jakarta. 

Wanhar menjelaskan komitmen Pemerintah pada transisi energi diwujudkan dengan mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, dan menciptakan lapangan kerja hijau. Sinergi antara Transisi Energi dan Hilirisasi Energi diwujudkan melalui pengurangan emisi karbon dengan beralih ke energi terbarukan dan memproses bahan baku lokal menjadi produk energi yang lebih bersih. Menurutnya manfaat hilirisasi diantaranya memberikan nilai tambah pada sumber daya alam lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional.

“Hilirisasi energi juga memungkinkan terjadinya kemandirian energi karena kita tidak lagi mengandalkan impor produk energi, tetapi memproduksinya secara mandiri,” tegas Wanhar.

Ketua Sekretariat JETP Paul Butarbutar menyampaikan, saat ini sudah ada Keppres tentang hilirasi dan ketahanan energi  (Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional –Red), dimana kedepannya kita dapat mengandalkan energi yang low carbon sehingga hasil dari hilirisasi bisa terjual ke internasional, karena pada prinsipnya dunia internasional saat ini menginginkan produk-produk yang low carbon.

Menurut Paul, pihaknya saat ini sedang melakukan studi captive power untuk melihat bagaimana pembangkit yang tidak tersambung dengan PT PLN (Persero) melakukan dekarbonisasi terutama dari sistem pembangkitan di sektor industri sehingga upaya dekarbonisasi bisa dilakuan secara nasional untuk mendukung target net zero emission.

“Kami bisa mengusulkan kepada pemerintah dari study captive kami, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai target dekarbonisasi,” jelas Paul.

Hadir dalam acara, Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Sri Hastuti. Ia menjelaskan bahwa dalam perkembangan sektor industri terkait iklim, pada tahun 2026 dan 2034, cuaca ekstrem akan menjadi resiko utama dan ini menjadi isu dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun teknologi. Untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis iklim tersebut adalah dekarbonisasi.

Sri memaparkan strategi dekarbonisasi industri diantaranya dengan menyusun peta jalan dekarbonisasi industri, menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian untuk mendukung dekarbonisasi, meningkatkan upaya dekarbonisasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di industri dan kawasan industri, penerapan nilai ekonomi karbon serta pemetaan potensi energi baru dan energi terbarukan untuk industri dan kawasan industri.

“Industri khususnya di industri energi dari sektor pembangkit listrik tentu akan berpotensi bagaimana penurunan karbon bisa bersinergi,” jelas Sri.

FGD Dekarbonisasi ini diikuti oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik dan Wilayah Usaha di sektor Industri serta asosiasi ketenagalistrikan. Tujuan acara ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada perusahaan terkait konsep dan urgensi dekarbonisasi dalam sektor pembangkit listrik industri dan memperkuat kerjasama antara pemerintah, industri, dan lembaga internasional untuk mempercepat transisi energi bersih di sektor ketenagalistrikan. (RO)