Kunjungi Jawa Timur, DPR Apresiasi Pengurangan Energi Fosil PLTU Paiton

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero) dan pengelola atas upaya pengurangan energi fosil di PLTU Paiton. Hal tersebut disampaikan Ketua Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi di Surabaya, Senin (15/7/2024).

“DPR RI memberikan apresiasi untuk penerapan berbagai terobosan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emissions tahun 2060 seperti Green Hydogren Plant (GHP) dan co-firing biomassa di PLTU Paiton,” terang Bambang.

Ia dan beberapa anggota Komisi VII mengucapkan terima kasih atas upaya pengelola PLTU Paiton yang terus menerus bekerja keras, aktif dan berkomitmen tinggi dalam menjamin pasokan ketenagalistrikan dari pembangkit yang sangat penting terkhusus untuk Provinsi Jawa Timur.

Turut hadir dalam kunjungan kerja bersama Komisi VII DPR RI Ke PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkitan (UP) Paiton, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu.

Menurut Jisman, Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan peraturan agar bisa memberikan investasi yang kondusif agar pengunaan EBT khususnya biomasa bisa ditingkatkan di PLTU Paiton.

Ia menjelaskan bahwa dengan meningkatnya penggunaan biomassa menjadi sumber energi, PLTU Paiton harus benar-benar menjaga rantai pasok biomassa, karena PLTU Paiton ini menjadi backbone kelistrikan Jawa.

“PLTU Paiton, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam menyuplai listrik tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga wilayah lain. Dengan kapasitas besar dan teknologi terkini, PLTU Paiton menyediakan listrik stabil dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” terangnya.

Lebih lanjut Jisman mengungkapkan bahwa Pemerintah mendukung PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dalam mengoperasikan pembangkit yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya pemerintah mensukseskan transisi energi menuju NZE 2060, melalui transformasi keberlanjutan langkah-langkah strategis perusahaan.

Saat ini Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kebijakan transisi energi dalam rangka NZE dengan tetap memastikan pasokan listrik optimal di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui kondisi pembangkitan tenaga listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan demand. Pada semester I tahun 2024, kapasitas terpasang mencapai 92,12 GW dengan porsi PLN sebesar 46,13 GW, IPP 27,07 GW, Pemegang Wilus 12,60 GW dan pemakaian sendiri serta pemerintah daerah sebesar 6,32 GW. Kapasitas pembangkitan didukung dengan infrastruktur penyaluran tenaga listrik berupa jaringan transmisi 71.743,45 kms dan gardu induk 167.027 MVA. (RA)