Berita
Update
Kategori
Sebanyak 7.695 rumah tangga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara ditargetkan akan menerima bantuan sambung listrik gratis dari pemerintah pada tahun 2024 ini. Program bantuan pasang baru listrik (BPBL) ini merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan mendapat dukungan penuh Komisi VII DPR RI.
Sebanyak 1.511 rumah tangga tidak mampu di Kabupaten Indramayu memperoleh Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 21.052 rumah tangga yang mendapatkan Program BPBL di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Husni Safruddin dalam Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/9/2024), di Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyalurkan Progam Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 3.817 rumah tangga tidak mampu di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2024. Apabila tambahan anggaran sudah tersedia, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 6.315 rumah tangga.
Sebanyak 12.983 rumah tangga di Jawa Tengah menjadi sasaran bantuan pasang baru listrik (BPBL) tahun 2024. Program bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ainul Wafa dalam Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL Sabtu (14/9/2024), di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Sebanyak 1.715 rumah tangga tidak mampu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) direncanakan akan menerima bantuan pasang baru listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2024. Program BPBL ini merupakan bentuk sinergi pemerintah dengan Komisi VII DPR RI.